Archive | August 2013

Piye kabare ?

image

Sing murah apo meneh ?

Advertisements

quote of the day : masalahnya saya bukan korupsi tapi gratifikasi ( prof RRR)

Bagaimana bisa , seorang profesor dan guru besar institut ternama tidak segera melaporkan menerima uang dollar dalam kardus bekas songkok/peci senilai lebih dari 7m rupiah. Padahal dia adalah penyelenggara negara dan sadar kalo itu adalah gratifikasi.

Peraturan yang mengatur Gratifikasi adalah:
– Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi:
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,

– Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi:
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK

Penjelasan aturan Hukum, Pasal 12 UU No. 20/2001, Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar: 
– Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
– Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001:
Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pengecualian: Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) :
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

part of adijaya.com network.